Popo Buhang: Perjuangan PBMR Jangan Khianati Kesepakatan Empat Ekswapraja
(Menjaga Arah Sejarah di Tengah Wacana Pemekaran)
Oleh : Amir Halatan, Wartawan Senior BMR
PerisaiPost.com, BMR | Popo Buhang menyandarkan punggungnya di kursi kayu tua di ruang tamu rumahnya di buroko Bolaang Mongondow Uatara. Di hadapannya, tersaji tumpukan dokumen lama yang sebagian mulai menguning dimakan usia. Di sanalah, menurut Ketua Presidium itu, tersimpan jejak kesepakatan empat ekswapraja fondasi kebersamaan yang tidak boleh diabaikan dalam perjuangan masa kini.
Ia berbicara tegas soal perjuangan Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR). Bagi Popo, gerakan tersebut berisiko melenceng dari ruh awal yang disepakati para pendahulu.
“Perjuangan PBMR jangan sampai mengkhianati kesepakatan empat ekswapraja,” ujar Popo, pekan lalu. “Kesepakatan itu lahir dari kesadaran untuk membangun bersama, bukan saling meninggalkan.”
Perlu diinggat pada tahun 1954 empat ekswapraja duduk bersana dan bersepakat membentuk daerah Baru yang namanya Bolaang Bolaang Mongindow, ini sejarah yang perlu diketahui oleh mereka mereka ingin membentuk Daerah Baru .
Jejak Kesepakatan
Empat ekswapraja di wilayah Bolaang Mongondow Raya pernah mencapai kesepahaman untuk menjaga keutuhan wilayah dan membangun secara kolektif. Kesepakatan itu tidak semata bersifat administratif, melainkan mengandung nilai sejarah, sosial, dan budaya yang mengikat masyarakat lintas wilayah.
Popo menilai, wacana PBMR yang kembali menguat perlu diletakkan dalam bingkai sejarah tersebut. Tanpa itu, perjuangan pemekaran rawan terjebak pada kepentingan jangka pendek.
“Sejarah itu bukan cerita masa lalu yang selesai,” katanya. “Ia adalah pijakan moral.”
Antara Aspirasi dan Kepentingan
Popo tidak menutup mata terhadap aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan. Namun ia mengingatkan, pemekaran bukan jaminan otomatis bagi kemajuan daerah.
Menurut dia, tantangan utama BMR justru terletak pada pemerataan pembangunan, kualitas kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya. Jika persoalan itu tidak dibenahi, pembentukan provinsi baru hanya akan memindahkan masalah ke struktur yang berbeda.
“Kalau tata kelola belum beres, wilayah baru hanya akan mewarisi masalah lama,” ujarnya.
Menjaga Persaudaraan
Lebih jauh, Popo mengingatkan potensi dampak sosial dari pemekaran. Ia khawatir perbedaan pandangan akan berkembang menjadi sekat-sekat baru di tengah masyarakat yang selama ini hidup dalam ikatan sejarah dan kekerabatan yang kuat.
“BMR ini dibangun oleh persaudaraan. Jangan rusak itu hanya karena ambisi,” kata Popo.
Suara Penjaga Arah
Di tengah derasnya arus tuntutan PBMR, Popo Buhang memilih mengambil peran sebagai pengingat. Baginya, pembangunan daerah bukan hanya soal mengejar status administratif baru, tetapi tentang menjaga kesepakatan, kepercayaan, dan arah sejarah.
“Kalau kita ingin maju,” ujarnya, “jangan mulai dengan mengkhianati kesepakatan.”
Editor : Redaksi
