Sinergi Pemda dan ABPEDNAS, Wabup Deddy Dorong Desa Bebas Penyimpangan Dana

oleh -4 Dilihat
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. (Ft. Paputungan)

PerisaiPost.com, Bolsel | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, Selasa (7/4/2026), dan dirangkaikan dengan sosialisasi penguatan kesadaran hukum serta pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa.

Acara ini dihadiri Anggota Komisi III DPR-RI, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda Sulut, akademisi, serta seluruh pengurus ABPEDNAS kabupaten/kota se-Sulut. Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan SK oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, sebagai tanda sahnya pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS Provinsi Sulut masa bakti 2026–2031.

Dalam sambutannya, Wabup Deddy menjelaskan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, yang juga bertindak sebagai pengawas ABPEDNAS, memberikan arahan terkait optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

“Pak Reda menegaskan bahwa melalui organisasi ini, program Jaga Desa akan dioptimalkan sebagai sistem monitor tata kelola keuangan desa. Sistem ini terintegrasi dengan Siskeudes milik Kemendagri, sehingga pengelolaan dana desa dapat dipantau secara real-time,” ujar Wabup Deddy.

Selain pemantauan keuangan, aplikasi Jaga Desa juga berfungsi sebagai kanal konsultasi hukum dan deteksi dini penyimpangan. Kejaksaan diminta memonitor dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kualitas produk sesuai anggaran dan manfaatnya maksimal bagi masyarakat.

Wabup Deddy menegaskan bahwa kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam forum ini merupakan bentuk komitmen nyata untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga desa.

“Pemahaman hukum yang mendalam bagi pengurus BPD sangat krusial untuk meminimalisir risiko penyimpangan. Kami berharap sinergi antara Pemkab Bolsel dan ABPEDNAS dapat menciptakan harmonisasi pembangunan yang bersih dan transparan dari tingkat desa hingga kabupaten,” pungkas Wabup Deddy, yang didampingi Bupati Iskandar Kamaru.

Peliput : Paputungan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.