PerisaiPost.com, Sulut | Di tengah dorongan pemekaran wilayah, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling menilai pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya masih membutuhkan kesiapan menyeluruh, terutama dari sisi administrasi dan kemampuan fiskal daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur YSK berdialog langsung dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam panitia pembentukan Provinsi BMR, di antaranya mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu Jainudin Damopolii, mantan Anggota DPRD Denny Mokodompit, Hairil Paputungan, serta Didi Musa.
Pada kesempatan itu, YSK menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan pemekaran Provinsi BMR saat masa kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara.
“Saya tidak pernah menjanjikan akan ada pemekaran BMR saat kampanye Pilgub. Karena saya melihat kondisi BMR saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi,” tegas YSK.
Menurut Gubernur Sulut ke-13 itu, salah satu persoalan mendasar di wilayah Bolaang Mongondow Raya adalah potensi sumber daya alam yang belum memberikan dampak signifikan bagi pendapatan daerah.
“Saya melihat Bolmong memiliki potensi besar, terutama tambang emas. Namun selama ini belum benar-benar menjadi pendapatan daerah dan lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini yang sedang saya upayakan untuk dibenahi,” ujarnya.
YSK juga menyampaikan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah BMR mulai menunjukkan tren peningkatan.
“Pertumbuhan ekonomi dan IPM sudah mulai meningkat, terlebih jika sektor pertambangan dapat dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara justru saat ini banyak difokuskan untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya.
“Kalau dilihat, program saya sebagai gubernur justru lebih banyak diarahkan ke BMR, dan itu sedang berjalan,” katanya.
Meski demikian, YSK menilai secara objektif bahwa BMR saat ini belum sepenuhnya siap dimekarkan menjadi provinsi baru, meskipun proses persiapan tetap berjalan.
“Kalau mau jujur, saat ini BMR belum siap, tapi sedang dalam tahap persiapan. Mau DOB silakan, tetapi seluruh persyaratan harus dipenuhi. Jangan sampai justru menjadi beban bagi daerah induk,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemenuhan indikator ekonomi dan administrasi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Kita harus melihat PDRB agar benar-benar bisa menjadi PAD. Sekarang siapkan dulu semuanya, karena persyaratan itu belum lengkap,” ujar YSK.
Selain aspek ekonomi, pemerataan Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulut.
“IPM harus merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, termasuk di wilayah Bolmong, dan itu yang sedang saya perjuangkan,” tandasnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur YSK meminta panitia pembentukan Provinsi BMR untuk segera melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan DOB.
“Silakan lengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan, kemudian laporkan kepada saya,” pungkas Gubernur.*
Peliput : Nasir Che
